Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana memastikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilakukan minggu depan. Rencana itu dia jamin tidak akan berubah, meski ada penolakan sebagian fraksi dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat hari ini.
"(Harga) BBM naik minggu depan. Pemerintah sih sudah pasti ya," kata Armida di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sabtu (15/6).
Nantinya setelah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 disahkan dalam sidang paripurna Senin (17/6), Armida mengatakan, pemerintah tidak akan berlama-lama untuk merealisasikan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Meski demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan beberapa hal apabila RAPBN 2013 disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2013, salah satunya adalah proses administrasi.
"Proses administrasi sedang dipersiapkan dengan cepat. Karena Menteri Keuangan (Chatib Basri) menginginkan proses menuju UU tersebut kurang dari 7 hari setelah pengesahan APBN-P di Sidang Paripurna," paparnya.
Saat ini, Kementerian Negara PPN dan Bappenas tengah mempersiapkan program-program kompensasi BBM, seperti penyaluran beras miskin (raskin), program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), BLSM, serta perbaikan infrastruktur dasar.
Sebelumnya, seperti diperkirakan, rapat Banggar dan perwakilan pemerintah di hari libur ini soal RAPBN 2013 berlangsung alot.
Tercatat empat fraksi menolak poin-poin dalam APBN-P menyangkut penyesuaian harga BBM bersubsidi dan program kompensasi BLSM. Yaitu, Fraksi Hanura, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Gerindra.
Khusus Gerindra, masih pikir-pikir tentang kenaikan BBM. Partai pimpinan Prabowo Subianto ini lebih tegas menolak skema bantuan khusus BLSM, lantaran ada kesan muatan politis jelang pemilihan umum tahun depan.
Dalam rapat tersebut, perwakilan pemerintah selain Armida adalah Menteri Keuangan Chatib Basri dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
Jika RAPBN-P yang diusulkan pemerintah disetujui DPR, maka harga jual premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar jadi Rp 5.500 per liter.
Selepas harga harga BBM subsidi itu naik, pemerintah ingin memberi kompensasi BLSM sebesar Rp 150.000 per bulan kepada rakyat miskin. Selain bantuan uang, ada paket beasiswa untuk siswa tak mampu dan beras miskin selama lima bulan ke depan.
Pemberian BLSM ini yang sampai sekarang masih ditolak oleh beberapa partai politik maupun lembaga swadaya masyarakat.
