JAKARTA–Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa ormas Islam lainnya, kemarin (3/5), mengepung kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat. Mereka berunjuk rasa atas tragedi kerusuhan etnis dan agama yang menyebabkan ribuan muslim tewas di Rohingya, Myanmar.Sekitar pukul 13:30, massa FPI memadati kompleks kedutaan Myan mar. Massa membawa bendera dan tulisan yang berisi tuntutan penyelesaian konflik etnis yang terjadi di Rohingya. Dalam orasinya, para petinggi FPI mengajak umat muslim untuk melaksanakan jihad membela kaum muslim yang tertindas di Rohingya.Selain itu, mereka juga mengancam akan memberikan aksi balasan apabila pemerintah Myanmar tidak segera menyelesaikan konflik etnis di Rohingya.Menanggapi aksi tersebut, akhirnya pihak Kedubes Myanmar menerima perwakilan FPI untuk diajak berdialog. Sebanyak 16 orang perwakilan yang diterima pihak kedubes, di antaranya adalah Ketua Umum FPI Habib Rizieq.Selama sekitar 40 menit berdialog, akhirnya Habib Rizieq keluar bersama 15 perwakilan lainnya. Dalam keterangannya, Habib Rizieq mengutarakan kekecewaan. Pria kelahiran Jakarta tersebut menyatakan bahwa ternyata yang menerima mereka bukan Duta Besar Myanmar, melainkan staf kedutaan yang tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Namun, Habib Rizieq berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan segera bertemu kembali dengan pihak Kedubes Myanmar."Insya Allah dalam satu atau dua hari lagi kita akan bicara lagi," ujar pria yang pernah menamatkan S-3 Studi Islam Universitas Antar- Bangsa di Malaysia. Saat ditanya mengenai teroris yang ditangkap Densus 88 yang diduga merencanakan pengeboman di Kedubes Myanmar, Habib Rizieq mengatakan bahwa FPI tidak terlibat dengan teroris tersebut. "Itu jadi urusan polisi. FPI tidak ada hubungannya dengan itu," katanya.Seperti yang diketahui bahwa etnis muslim Rohingya di Myanmar saat ini mengalami perlakuan tidak manusiawi. Pemerintah dan militer Myanmar diduga turut andil dalam konflik tersebut. Sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN, Indonesia diharapkan untuk turut andil dalam penyelesaian konflik etnis di Myanmar.
